MEDIANAGANEWS.COM, BATUBARA - Berdasarkan hasil investigasi di lapangan dari Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat Kabupaten Batubara (DPC LSM PAKAR BATUBARA) mengenai perihal proyek pembangunan gedung pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang terletak di Dusun Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara terkesan lemah. Tampak proyek tersebut ditangani langsung oleh CV.Jasa Mandiri Bersama sebagai pelaksana.
Adapun pembagunan proyek itu sangat disesalkan oleh berbagai kalangan pihak. Salah satunya yakni dari pihak LSM PAKAR yang kedudukannya selaku social control. Pasalnya saat hendak meninjau lokasi tersebut, Selasa (30/11/2021), untuk masuk kedalam, tampak di depan pintu gerbang proyek telah ditemukan plang tanda-tanda dilarang masuk KUHP 551. Tentunya hal ini sangat disayangkan, secara pembangunan tersebut tampak jelas di plang PEN telah diketahui bahwa proyek tersebut merupakan proyek pemerintah (APBD) yang pengawasannya semua bebas mengawal ataupun memantau pembangunan tersebut.
Proyek ini diketahui menelan anggaran yang cukup lumayan fantantis yakni berkisaran senilai Rp.3.647.898.698,48 (3 Miliar lebih) yang peruntukannya wajib di pantau.
Sementara proyek tersebut tampak minim pengawasan yang dilakukan dari pihak Dinas terkait maupun konsultannya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC LSM PAKAR BATUBARA, Aditya Petrus Gultom, angkat bicara. Dirinya memberikan reaksi keras terkait pembangunan proyek tersebut yang dananya diperoleh dari uang rakyat.
"Saya meminta dengan tegas kepada pihak dari aparat terkait agar berkenan untuk meng Audit atau memeriksa bangunan tersebut dengan tegas sebaik mungkin. Dimana dalam proyek tersebut disinyalir terdapat dugaan unsur korupsi yang bisa merugikan negara yang kita cintai dan banggakan ini khususnya bangsa Indonesia," pungkasnya. (APG/RPR)