MEDIANAGANEWS.COM, MEDAN - Ketua Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia Raya, Sumatera Utara (Gembira Sumut) menggelar Konferensi Pers dalam rangka menyoroti Pembangunan Sistem Pengelolan Air Minum (SPAM) Regional di beberapa kabupaten/kota. Salah satunya yaitu SPAM Regional Mebidang yang akan melayani kebutuhan air di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
Ketika menggelar Konferensi Pers di Cafe Namira, Jalan Sempurna Sisingamangaraja Medan Sumut, Yudhi William Pranata selaku Ketua Gembira Sumut meminta agar Kementerian Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo (Jokowi) beserta instansi terkait yakni PUPR, KPK RI, BPK RI. Komisi V DPR RI untuk dapat segera turun ke Sumut guna memonitoring proyek SPAM di MEBIDANG.
“Kita menemukan adanya dugaan kerugaian negara yang terjadi pada proyek SPAM Mebidang yang Ambarudul, Kita berharap Presiden bisa turun melihat apa yang di rasakan masyarakat akibat dampak proyek tersebut dan adanya dugaan kerugian negara yang kami temukan,” kata Yudhi, Jumat (24/2/2023).
Lebih lanjut Yudi mengatakan bahwa dirinya akan menggelar Aksi Demo ke Kantor Gubsu dan DPRDSU untuk menyikapi amburadul Proyek SPAM Mebidang tersebut.
Yudhi menjelaskan bahwa adapun fakta-fakta yang telah diamati dilapangan secara nyata, tampak telah terjadi pembiaran dan dengan sengaja tidak mengikuti apa yang menjadi persyaratan teknis.
Yudhi yang didampingi langsung oleh Muhammad Zainuddin Daulay selaku Koordinator Aksi turut memaparkan Faktor Teknis dalam keselamatan kerja yang meliputi ;
1. PT Abipraya – Hutama Karya (KSO) tidak bekerja secara profesional sebagaimana seharusnya perusahaan BUMN dengan sengaja mengerjakan proyek pemerintah tanpa mengikuti syarat tekhnis.
2. PT Abipraya – Hutama Karya (KSO) bekerja tidak sesuai dengan penawaran kerja dengan secara sengaja menggunakan peralatan yang berbeda dari syarat tekhnis.
3. PT Abipraya – Hutama Karya (KSO) bekerja tanpa mempedulikan keselamatan kerja Pekerja dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang harusnya di lakukan demgan alat boring.
4. Pihak Konsultan Pengawas juga dalam hal ini yang seharusnya melakukan pengawasan atas pemenuhan syarat tekhnis, dokumen tender, dan dokumen penawaran ternyata terindikasi melakukan pembiaran atau sengaja tutup mata atas kondisi pelaksanaan pekerjaan sesuai pengamatan kami pada point 1,2,3 diatas.
5. Jadi wajar pekerjaan yang seharusnya berakhir di Desember 2022 Addendum yang menimbulkan kerugian negara pekerjaan di kerjakan secara manual.
Disamping itu Yudhi juga turut menjelaskan bahwa dalam hal ini ada empat perusahaan yang mengerjakan pekerjaan galian pipa tersebut diantaranya yakni :
1. PT Bina Pemuda
2. PT Manolo Putera
3. PT Parik Sambungan
4. PT Kalirandoe Jaya Abadi.
“Kita akan Demo minta Presiden Jokowi turun langsung ke lokasi karena Pembangunan SPAM Mebidang yang Amburadul telah menimbulkan kerugian negara,” tegas Yudhi. (Rio-PR)