MEDIANAGANEWS.COM, MEDAN, Sidang praperadilan yang melibatkan antara MOSI melawan Kapolrestabes Medan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (21/11/2022) ditunda pekan depan karena Kapolrestabesta Medan, Kombes Pol Valentino tidak hadir.
"Kapolrestabes mangkir, sidang praperadilan kasus RS ditunda pekan," ujar Franky Manalu selaku Ketua Umum DPP LBH MOSI yang didampingi langsung oleh Muktar Siregar, SH, Riky P Daniel, S.SH dan Dr (c) Jefferson Hutagalung, SH, MH di Pengadilan Negeri Medan.
Terkait atas kemangkuran kapolrestabes pada sidang perdana, menurut Franky Manalu pihaknya sangat menyesalkan, namun masih menaruh harapan kiranya orang nomor satu di polrestabes Medan menghormati hukum yang berlaku di negara ini.
"Sebagai aparat penegak hukum seharusnya beliau datang. Tapi kita lihat saja pekan depan," sebutnya.
Dikatakannya, langkah hukum yang dilakukan LBH MOSI atas penangkapan dan penahanan terhadap RS karena dianggap menyalahi prosedur atau tidak lazim.
"Polisi yang melapor, polisi juga yang menangkap dan menahan saudara RS," keluhnya.
Hal ini menurutnya tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum itu ssendjri. Dan seharusnya mereka (polisi khususnya penyidik) sudah paham atas tupoksinya.
"Jadi jangan suka suka hati mereka aja. Ini menyangkut naaib, masa depan seseorang dan hak asasi manusia," tegasnya.
Sementara Jefferson menambahkan, setiap warga negara memiliki hak konstitusi. Dalam konteks penangkapan dan penangkapan RS yang diduga telah melakukan tindak pidana pelecehan (UU I TE) hak konstitusinyq sudah dicabut oleh penyidik kepolisian dalam hal ini polrestabes Medan.
"Semua warga negara punya hak konstitusi. Tak terkecuali saudara RS. Nah, dalam hal ini hak konstitusi saudara RS sudah dicabut polisi. Sehingga, kami memilih dan memutuskan menempuh jalur hukum. Kami.berharap kiranya masih ada keadilan hukum di negeri ini," sebutnya.
Ditambahkannya, proses penyidikan yang dilakukan terhadap RS Afalah proses penyidikan yang tercepat di Indonesia. " Sementara t Pasal yang ditetapkan terhafap RS kPasal 156 (28) UU I TE dimana sangat sangat memerlukan kehati hatian," tegasnya.
Sementara itu Kapolrestabes Medan sendiri enggan untuk menjawab konfirmasi dari pihak awak media, meskipun sudah berulangkali dikonfirmasi. Hingga pemberitaan ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Kapolrestabes Medan terkait penyebab ketidakhadiran nya tersebut. (Rio-PR)
