21 Apr 2024
MEDIANAGANEWS.COM, MEDAN - Forum Komunikasi Pemuda Republik provinsi Sumatera Utara (Forkapersu) dibawah kepemimpinan Drs Hotman Sinaga sangat menyayangkan kebijakan Pemko Medan terkait memberlakukan parkir gratis manual/konvensional/bayar langsung.
Menurut Forkapersu, Pemko Medan seharusnya melakukan evaluasi atas apa penyebab retribusi kendaraan bermotor tidak mencapai target atau tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemko Medan.
"Betapa miris, kebijakan Pemko Medan itu kami anggap tidaklah populer seputar parkir gratis. Seharusnya Kadis Perhubungan harus dipanggil oleh Walikota Medan. Bahkan bila perlu dilakukan rapat dengar pendapat oleh DPRD Kota Medan untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Kadis Perhubungan Kota Medan. Bila beliau tidak dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya, sebaiknya diganti yang lebih kompeten. Bukan malah sebaliknya dengan melempar tanggung jawab kepada pihak lain bahkan ke jukir (juru parkir)," ujar Hotman Sinaga.
"Juru parkir itu tau nya menjaga kendaraan parkir, mengatur lalu lintas disekitar parkir dan mengutip retribusi dan selanjutnya menyetor uang parkir ke pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemko Medan. Hal inilah yang membuat kami Forkaper Sumut merasa sangat kecewa atas tindakan Pemko ini," ungkapnya menambahkan.
Dalam hal ini Forkapersu juga meminta Pemko Medan untuk dapat mengambil solusi terkait dengan pekerjaan apa yang harus dilakukan juru parkir ketika tidak melakukan tugasnya kembali.
"Pemko Medan seharusnya bertanggung jawab, jangan hanya memutus mata pencarian orang, tapi tidak ada solusi. Mereka itu punya isteri dan anak yang harus dipenuhi setiap hari. Sebaiknya Pemko Medan memberikan bantuan modal usaha seperti UMKM, atau paling tidak bisa menempatkan mantan jukir itu kelapangan kerja lainnya seperti cleaning service, satpam, penjaga sekolah/kantor dan perusahaan-perusahaan. Para jukir didata dulu baru dibantu dan ditempatkan bekerja," kata Hotman.
"Seperti kita ketahui banyaknya mantan jukir manual di Kota Medan ini, bila mereka tidak mendapatkan pekerjaan bisa saja akan menimbulkan kejahatan dan akan menimbulkan kejahatan baru. Untuk itu Forkapersu menghimbau Pemko Medan dapat mengambil solusi agar para mantan jukir bisa bekerja kembali," ucapnya.
Hotman Sinaga juga mengatakan bahwa kebijakan yang tidak populer itu jangan diplesetkan untuk kepentingan pribadi.
"Saya berharap kebijakan yang tidak populer tersebut janganlah pernah dipolitisir untuk menaikkan tingkat kepuasan pelanggan yang tidak bayar uang parkir lagi. Malah menjadi bumerang buat Pemko Medan nantinya," pungkas Hotman mengakhiri. (Rio-PR)