Adapun buku ini diketahui berisi tentang proses perencanaan pembangunan berbasis data yang dimulai dari desa. Sekaligus mengenalkan sebuah gagasan baru agar program pembangunan tepat sasaran.
“Pembangunan itu semestinya bersifat bottom-up atau dari bawah ke atas, dimulai dari desa,” ujar Nikson Nababan dalam menyampaikan keynote speech saat peluncuran buku di Pojok Rahmah Tolleng, Gedung Tempo, Jakarta, pada Selasa (16/4/2024).
“Kenapa terjadi urbanisasi? karena desa tidak dibangun,” tegasnya menambahkan.
Berangkat dari kegundahan itu, Nikson Nababan kemudian mengkolaborasikan potensi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
Menurutnya, ada sektor-sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus karena akan berefek domino pada kesejahteraan masyarakat. Sektor itu ialah infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.
Selain itu Nikson Nababan juga memfokuskan anggaran daerah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dan berbagai sumber lain untuk empat sektor tersebut.
Diawal periode pertama saat menjabat sebagai Bupati Taput di 2014, Nikson menggulirkan dana sebesar Rp 60 juta untuk setiap desa guna pembangunan fisik.
Ketika pembangunan infrastruktur sudah berangsur membaik, kader PDIP ini kemudian mendorong masyarakat agar mengolah dan mengelola “lahan tidur” yang ada disekitarnya.
“Pemerintah Daerah menyiapkan Sembilan unit traktor besar untuk pengolahan lahan seluas 2 hektare ke bawah,” ujarnya.
Telah diketahui bahwa saat ini sudah lebih dari 16 ribu hektare lahan yang dikelola oleh masyarakat, sehingga angka pengangguran turun dan disparitas kesejahteraan berkurang. Hal itulah yang menyebabkan Taput menjadi juara dalam pengelolaan lahan tidur. Dalam menerapkan berbagai perencanaan pembangunan di Kabupaten Taput tersebut, Nikson mencetuskan metode NIKSON yang merupakan singkatan dari Needs, Innovation, Knowledge, Synergy, Operation, dan Norm.
Perihal itu merupakan metode perencanaan pembangunan yang muncul dari bawah atau bottom-up berbasis data presisi. Nikson menghindari kebijakan pola top-down yang umumnya berbekal data yang kurang komprehensif dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat lokal.
“Semoga buku ini bisa menjadi referensi kebijakan pemerintah ke depan,” harapnya.
Di sela-sela peluncuran buku “Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari: Membangun Desa Berbasis Data Presisi” karya Nikson Nababan, berlangsung diskusi yang dipandu oleh Redaktur Tempo Ali Nur Yasin.
Diskusi tersebut melibatkan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Khasan Effendy, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Sarman Simanjorang, dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University, Dr. Sofyan Sjaf.
Pada kesempatan itu, Khasan Effendy mengatakan bahwa perencanaan pembangunan model NIKSON merupakan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) baru di era reformasi.
“GBHN ini haluan negara, bukan pemerintah,” ungkapnya.
Dengan begitu, Khasan menambahkan, bahwa pemerintahan yang berjalan dengan siapapun pemimpinnya, dapat menerapkan model tersebut.
Model NIKSON memiliki huruf pertama N singkatan dari Needs. Artinya bagi masyarakat, yang terpenting adalah needs atau kebutuhan mereka harus dipenuhi.
Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka terjadi perubahan-perubahan positif yang signifikan.
“Model NIKSON ini menjadi kotak pandora,” tuturnya.
Sementara itu Sarman Simanjorang berpendapat, model NIKSON mampu mengangkat tingkat kesejahteraan dan mempercepat proses kemajuan desa.
“Saya berharap dengan adanya buku ini, bukan hanya di wilayah Sumatera Utara, tetapi di seluruh Indonesia menerapkan model perencanaan pembangunan seperti ini,” ujarnya.
Sarman juga turut mencontohkan dana desa yang digelontorkan dengan angka yang cukup fantastis, dikarenakan adanya sejumlah desa yang mendapatkan dana hingga mencapai Rp.1 miliar per tahun.
Menurut Sarman, ketika kepala desa tidak tahu mau diapakan dana desa tersebut, maka buku ini bisa menjadi acuan dalam pengelolaannya.
“Dengan buku ini, terjawab sudah apa kebutuhan dan keperluan desa tersebut,” tuturnya.
Adapun Sofyan Sjaf mengatakan, Nikson Nababan adalah bupati pertama yang mengembangkan data desa presisi dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, data desa presisi menjadi catatan penting karena mampu menunjukkan hasil yang valid, riil, dan akurat.
“Data desa presisi ini mampu menunjukkan data keluarga dan anggota keluarga di dalam rumah. Mulai dari berapa banyak konsumsi hariannya, berapa luas lahan pertaniannya, dan sebagainya,” ungkap Sofyan.
Sofyan juga menuturkan, bahwa saat ini pemerintah daerah hingga pemerintah pusat perlu mendukung inovasi dan penerapan teknologi dalam mendukung perencanaan pembangunan untuk mencapai target.
“Teknologi yang ada sekarang sangat memungkinkan untuk diterapkan hingga ke desa-desa,” tuturnya.
“Kalau bupati-bupati bisa seperti Pak Nikson, maka Indonesia akan lebih baik,” tutupnya mengakhiri. (Rio-PR)